Menpora RI Dito Ariotedjo usai penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Stadion Utama Sport Center Sumut, Jumat (20/9/2024).
Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah pesta olahraga nasional di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). PON diadakan empat tahun sekali dan diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia.
Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut telah berakhir pada Jumat (20/9/2024), dengan kontingen Jawa Barat menjadi juara umum.
Berbagai masalah dan tragedi yang terjadi di PON Aceh 2024 telah menjadi sorotan publik. Faktanya, terdapat banyak permasalahan yang mencuat selama berlangsungnya pesta olahraga ini.
Permasalahan yang terjadi di PON Aceh dinilai sangat serius. Mulai dari buruknya infrastruktur, menu makanan atlet yang tidak layak, kericuhan akibat keputusan wasit yang dicurigai tidak adil, hingga kerusakan venue yang viral di media sosial.
Contoh buruknya infrastruktur adalah GOR Bola Voli Indoor Sumut Sport Center di Kabupaten Deli Serdang. Akses jalan menuju GOR tidak layak karena dipenuhi kubangan lumpur dan genangan air.
Kerusakan venue yang viral di media sosial adalah bocornya arena futsal Dinas Pemuda Olahraga Sumatera Utara. Selain itu, konsumsi yang disediakan panitia juga dinilai tidak layak, dengan sebagian besar atlet mengeluhkan menu makanan yang tidak sebanding dengan anggaran.
Semua permasalahan tersebut diperparah dengan kericuhan di sejumlah pertandingan akibat ketidakpuasan pemain atas keputusan wasit yang dianggap tidak adil.
Melihat banyaknya permasalahan di ajang PON XXI Aceh-Sumut, Pengamat Olahraga Fritz Simanjuntak menilai ini sebagai ajang kompetisi terburuk selama 20 tahun terakhir. Menurutnya, banyak sarana dan prasarana yang belum siap, baik untuk penonton, atlet, maupun panitia pelaksana.
“Padahal PON dicanangkan presiden untuk mencapai prestasi dunia. Pertanyaannya, bagaimana mencapai prestasi dunia kalau konsentrasi atlet terganggu dengan fasilitas pertandingan yang tidak membuat mereka nyaman bertanding?” ujarnya.
Fritz menjelaskan bahwa kekacauan yang terjadi di ajang PON XXI Aceh-Sumut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional dengan menugaskan KONI sebagai penyelenggara.
“Jadi Menpora yang paling bertanggung jawab atas buruknya pelaksanaan PON 2024,” tegasnya.
English Version
The National Sports Week (PON) is a national sports festival in Indonesia organized by the Indonesian National Sports Committee (KONI). PON is held every four years and is participated in by all provinces in Indonesia.
The XXI National Sports Week (PON) Aceh-North Sumatra ended on Friday (20/9/2024), with the West Java contingent becoming the overall champion.
Various problems and tragedies that occurred at PON Aceh 2024 have become the focus of public attention. In fact, there were many issues that arose during this sports festival.
The problems that occurred at PON Aceh are considered very serious. Ranging from poor infrastructure, inadequate athlete meal menus, chaos due to suspected unfair referee decisions, to venue damage that went viral on social media.
An example of poor infrastructure is the North Sumatra Indoor Volleyball Sports Hall in Deli Serdang Regency. The access road to the sports hall is unsuitable as it is filled with mud puddles and standing water.
The venue damage that went viral on social media is the leaking of the North Sumatra Youth and Sports Department’s futsal arena. In addition, the food provided by the committee was also deemed inadequate, with most athletes complaining about meal menus that were not commensurate with the budget.
All these problems were exacerbated by riots in several matches due to players’ dissatisfaction with referee decisions deemed unfair.
Seeing the numerous problems at the PON XXI Aceh-North Sumatra event, Sports Observer Fritz Simanjuntak considers this as the worst competition event in the last 20 years. According to him, many facilities and infrastructure were not ready, whether for spectators, athletes, or the organizing committee.
“Yet PON was declared by the president to achieve world-class achievements. The question is, how can we achieve world-class achievements if the athletes’ concentration is disturbed by competition facilities that don’t make them comfortable competing?” he said.
Fritz explained that the chaos that occurred at the PON XXI Aceh-North Sumatra event is the responsibility of the central government. This is in accordance with Law No.11 of 2022 on Sports.
The law states that the central government is responsible for organizing the National Sports Week by assigning KONI as the organizer.
“So the Minister of Youth and Sports is most responsible for the poor implementation of PON 2024,” he asserted
Writer: Muhammad Rasyad Amrullah
Editor: Nugrahhadi Al Khawarizmi
